Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu mendatang disebut hukum...

1. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu mendatang disebut hukum...

Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (supremasi hukum/rule of law), kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Maka yang berkuasalah yang memegang kendali, artinya siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini bukanlah supremasi hukum melainkan berlaku hukum rimba. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum,ada tiga prinsip dasar yang bekerja yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Di Indonesia, ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dengan dalam hukum dasar kita yaitu UUD NRI 1945. Yaitu pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi,” Negara Indonesia adalah negara hukum.”ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dianggkat ke dalam UUD NRI 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah “ negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe negara hukum, yaitu :

~ Negara Hukum Liberal

Negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum.

~ Negara Hukum Formil

Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

~ Negara Hukum Materiil

Negara Hukum Materiil merupakan perkembangan dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda diantaranya :

~ Negara Hukum Eropa Kontinental

Negara Hukum dengan latar belakang Eropa Kontinental menggunakan istilah rechsstaat. Di dalam rechsstaat, pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat

2. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut

setahu saya hukum menurut waktunya dibagi menjadi ius constitutum, ius constituendum. Nah, ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang berlaku di dimasa yang akan datang.
semoga membantu dan maaf jika ada kesalahan.
wasalam

3. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut apa

norma. maaf kalo salah

4. hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut dengan

 ius constituendum ,yaitu hukum yang dicita-citakan qkan berlaku masa yabg akan datang

5. 1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksud dati pembuatan kebijakan publik adalah untuk..... a. Menekan kesejahteraan rakyat b. Membatasi partisipasi masyarakat c. Melindungi hak-hak masyarakat d. Meningkatkan gejolak asasi masyarakat 2. Kesediaan siswa untuk melaksanakan kebijakan publik yang berlaku di sekolah tampak dalam sikap..... a. Rajin mengumpulkan iuran untuk kelas b. Mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler c. Tidak pernah datang terlambat sekolah d. Selalu berusaha membantu kesulitan teman 3. Hakikat otonomi daerah adalah..... a. Daerah berhak membentuk sendiri pemerintah daerah b. Daerah berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri c. Pemerintah daerah membantu pemerintah pusat d. Pemerintah pudat tidak berhak mencampuri daerah 4. Contoh masalah masyarakat yang termasuk bidang sosial budaya adalah.... a. Kekeringan pada lahan pertanian b. Banyaknya remaja putus sekolah atau rendahnya kualitas pendidikan c. Menurunnya peserta keluarga berencana d. Banyaknya pelanggaran hukum 5. Program bantuan langsung tunai (BLT) yang beberapa waktu lalu diterapkan pemerintah berguna untuk..... a. Membantu masyarakat pengrajin dengan modal kecil b. Membantu masyarakat miskin akibat kenaikan BBM c. Mensubsidi biaya hidup pedagang kecil d. Membantu biaya pendidikan rakyat miskin 6. Peraturan atau kebijaķan publik dapat berjalan dengan baik apabila ada..... a. Rasa takut kepada penegak hukum b. Petugas penegak hukum selalu siap bertindak c. Aturan disertai sanksi yang tegas d. Kesadaran masyarakat menaati hukum 7. Berikut adalah akibat pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan diberitahukan, tanpa adanya peran serta dari masyarakat, kecuali..... a. Peraturan tidak efektif b. Muncul adanya gelombang protes yang diwujudkan dalam demonstrasi c. Tidak berjalan sebagaimana mestinya d. Muncul kepatuhan dalam masyarakat 8. Agar tidak terjadi benturan kepentingan antaranggota masyarakat, maka kita harus...... a. Menciptakan peraturan supaya semua warga mengesampingkan kepentingannya b. Berpegang pada prinsip masing-masing untuk menyelamatkan kepentingan sendiri c. Saling memberi bantuan pada sesama kelompoknya d. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain 9. Faktor internal yang dapat mengganggu partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik adalah..... a. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat b. Kurangnya wawasan tentang kebijakan publik c. Kadangkala kebijakan publik tidak memihak rakyat d. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpatisipasi 10. Kebijakan publik mencakup hukum peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibuat oleh lembaga..... a. Eksekutif b. Legislatif c. Edukatif d. Federatif 11. Kebijakan pendidikan mempunyai dampak langsung kepada peningkatan kualitas..... a. Sumber daya alam b. Sumber daya tambahan c. Sumber daya usaha d. Sumber daya manusia 12. Apabila masyarakat tidak turut aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka konsekuensinya adalah..... a. Orang yang bertanggung jawab dapat memboikot dan menghalangi pelaksanaan peraturan b. Kebijakan yang diputuskan mencerminkan aspirasi rakyat c. Pemerintahan dapat berjalan lancar d. Tidak akan tercapai masyarakat adil dan makmur 13. Pemerintah desa terdiri dari kepala desan dan..... a. Perangkat desa b. Tokoh masyarakat c. Kepala dusun d. Pengusaha desa 14. Lembaga yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daetah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik disebut lembaga.....daerah a. Sekretariat b. Dinas c. Teknis d. Pengolah 15. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap..... a. Kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah daerah b. Perkara perdata yang dilakukan pejabat pemerintah daerah c. Suatu kasus KKN pemerintah daerah d. Kesalahan yang dilakukan anggota DPRD 16. Kebijakan pemerintah haruslah berisi hal-hal yang diharapkan oleh..... a. Keluarga b. Golongan c. Warga d. Rakyat 17. Berikut ini keuntungan diterapkannya asas desentralisasi, kecuali.... a. Daerah diberi wewenang membuat peraturan sendiri sesuai dengan daerahnya, terutama dalam menunjang kemajuan b. Pengurusan jauh lebuh efisien dan efektif c. Pengawasan pemerintah pusat menjadi berkurang d. Berkurangnya birokrasi yang berbelit-belit 18. Bentuk peran serta siswa dalam pemerintahan di tingkat daerah antara lain..... a. Menghindari Jum'at bersih di lingkungannya b. Memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan c. Membantu tugas RT/RW dalam pembentukan karang taruna d. Membantu polisi lalu lintas dalam mengatur kelancaran kendaraan 19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh..... a. DPRD b. Rakyat daerah c. Presiden d. Mendagri 20. APBD harus mendapat persetujuan dan penetapan dari DPRD sebagai lembaga..... a. Federatif b. Legislatif c. Yudikatif d. Eksekutif Jawab yang benar dan jelas! Terima kasih...

1.d.
2.a
3f
4c
5b
6a
7c
8c
9b
10b
11d
12d
13c
14c
15
16d
17b
18b
19a
20a
1.c
2.c
5.d
6.d
7.c
8.d
9.a
10.b
11.c
12.d
13.a
14.a
15.d
16.d
18.b
maaf kalo salah

6. berdasarkan waktu berlakunya, hukum yang diharapkan berlaku di waktu yang akan datang misalnya rancangan undang-undang (ruu) disebut

Jawaban:

Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Misalnya, KUHP, KUHPerdata, sejumlah UU yang berlaku saat ini. Sementara ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan, seperti RUU, rancangan peraturan lain. “Hukum yang akan berlaku di masa mendatang

7. 1. Hak dasar paling hakiki yg dimiliki manusia adalah .....2. Sila Pancasila yang mengandung makna keadilan yang memberi pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial adalah sila ......3. Yang termasuk hak asasi yang bersifat pribadi adalah kebebasan ......4. Jaminan HAM di Indonesia tertuang dalam UUDNRI 1945 (Amandemen) pasal ......5. Dalam penanganan pelanggaran HAM, proses penahanan dilakukan oleh .....6. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir disebut ....7. Hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya disebut .....8. Manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama merupakan nilai yang terkandung dalam sila .....9. Hak asasi yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Pertama adalah .....10. Penyebaran nilai nilai dan peningkatan HAM dinamakan .....11. Lembaga mandiri yang bertugas menegakkan dan melindungi HAM adalah .....12. Perjuangan HAM pada masa Kebangkitan Nasional 2908 diawali dengan berdirinya Organisasi .....13. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat adalah .....14. Hak seseorang untuk memiliki sesuatu merupakan contoh hak asasi manusia dalam bidang .....15. Landasan konstitusional HAM tercantum dalam UUD NRI 1945 Bab .... Pasal ..... sd .....16. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras serta etnis juga agama disebut .....17. Asas demokrasi Pancasila terkandung di dalam Pancasila yang berbunyi .....18. Government of the people, by the people, and for the people adalah pendapat .....19. Lahirnya sistem pemerintahan demokratis di Indonesia bertujuan untuk .....20. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setinggi tingginya di atas kepentingan umum disebut demokrasi .....21. Sebenarnya subyek dari demokrasi Pancasila adalah .....22. Demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja disebut .....23. Sistem semok buang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara disebut .....24. Demokrasi formal biasanya terdapat dan dilaksanakan di negara-negara yang beraliran .....25. Asas demokrasi Pancasila memiliki dua asas, sedang asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita cita rakyat serta berjiwa dan menghayati kesadaran senasib dan cita cita bersama di sebut asas .....26. Indonesia pernah menjalankan demokrasi liberal yaitu antara tahun ...... sampai .....27. Lembaga negara yang bertugas dan berwenang mengontrol jalannya pemerintahan adalah .....28. Asas yang memperlihatkan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan dalam mencapai kesepakatannya bersama disebut .....29. Himpunan peraturan peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat disebut .....30. Keseluruhan kaidah serta asas asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi Lembaga lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah pendapat dari .....31. Hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan disebut .....32. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut .....33. Hukum yang berlaku mengikat kepada seluruh negara tanpa kecuali disebut .....34. Hukum yang isinya memuat aturan-aturan mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang disebut .....35. Tujuan pokok dari hukum adalah .....36. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional adalah .....37. Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman adalah .....38. Salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas dibidang kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 adalah ..... 39. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh ....40. Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara sipil untuk semua golongan penduduk adalah .....​

Jawaban:

2. Sila ke2, yaitu kemanusiaan yg adil dan beradab

Penjelasan:

Heee maaf cm 1

8. 1. para pendiri negara Indonesia, telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. hal itu dalam rangka menggapai cita² nasional sebagai negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan tepat terdapat pada ...a. piagam Jakartab. pembukaan UUDc. UUDd. peraturan pemerintah2. perhatikan pernyataan ² berikut!1) selalu semangat dalam perjuangan2) mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan3) mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan 4) mendukung secara aktif mencapai cita² bangsa5) pantang bekerjasama dengan negara yang pernah menjajahnilai² semangat para perumus UUD yang perlu kita teladani saat ini ditunjukan dalam pernyataan² nomor ...a.(1),(2),(3)b.(1),(2),(4)c.(2),(3),(5)d.(3),(4),(5)3. perhatikan wacana berikut!pada hari Ahad kamu diminta ibu membersihkan halaman rumah. pada waktu bersamaan temanmu datang mengajak mengerjakan tugas kelompok yang harus dikumpulkan hari Ahad yang akan datang.perilaku sesuai norma dalam keluarga yang harus kamu lakukan dalam menghadapi situasi ini adalah ...a. mendahulukan mengerjakan tugas kelompokb. menunda tugas membersihkan halamanc. meminta teman² membantu membersihkan halaman rumah agar cepat selesaid. membersihkan halaman rumah terlebih dahulu kemudian mengerjakan tugas kelompok bersama teman4. didalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. gagasan ini disebut dengan... a. konstitusionalisme b. nasionalisasi c. demokratisi d. konstitusi5. bacalah wacana berikut!tantangan yang dihadapi generasi muda tidak lah mudah. mereka mampu menjaga keragaman dalam masyarakat Indonesia. kesalahan dalam menjaga keragaman bangsa dapat berakibat fatal bagi keutuhan bangsa.tindakan nyata yang harus dilakukan generasi muda agar bangsa Indonesia tetap utuh ialah ...a. meningkatkan rasa cinta kepada Nusa dan bangsab. menjaga keragaman agama yang ada di Indonesia c. memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme d. menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah.6. bacalah wacana berikut!peran media sosial begitu kuat saat ini. kita dapat menerima berita atau informasi dengan mudah. sebagian golongan ada yang langsung mempercayai isi berita tersebut ada pula yangtidak percaya karena ketidakjelasan sumber. hal tersebut cukup wajar karena sebagian darei berita yang disebarkan berupa hoax atau berita palsu.tindakan awal apabila kamu mendapatkan berita tersebut sebaiknya ...a. langsung menyebarkan berita agar orang lain mengetahuinyab. menerima nya karena informasi tersebut dianggap pentingc. melakukan pengecekan ulang atas kebenaran beritad. melapor kan pihak yang mengirimkan berita kepada polisi7. sikap yang harus dikembangkan beni keutuhan n NKRI ditengah keragaman agama yang ada di Indonesia adalah ....a. toleransib. etnosentrismec. nasionalisme sempitd. semangat kedaerahan8. pasangan yang menunjukkan kesesuaian antara nilai Pancasila yang bentuk pengalaman yang terdapat pada pilihan ...a. ketuhanan : membantu teman yang terkena musibahb. kemanusiaan : menghormati keputusan dalam musyawarahc. kerakyatan : menghormati orang lain yang sedang beribadahd. keadilan : memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu9. perhatikan alasan ² berikut!1) memberikan keuntungan pribadi2) dapat menciptakan ketertiban masyarakat3) dapat melindungi hak warga negara4) menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakatalasan suatu peraturan harus dilaksanakan ditunjukkan oleh angka ...a. 1 dan 2b. 1 dan 3c. 2 dan 3d. 3 dan 410. perhatikan kasus berikut !sebuah sepeda motor melaju kencang dari selatan ke utara. sesampainya di pertigaan, sebuah mobil berencana berbelok ke arah gang kampung. akan tetapi, dari arah selatan muncul sepeda motor yang melaju dengan kencang sehingga terjadi tabrakan. diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.berdasarkan kasus tersebut fungsi hukum untuk menjamin ...a. pengayomanb. perlindunganc. keadilan sosiald. kepastian hukumka tolong jawab ya ka plis;)​

Jawaban:

1. b

2. a

3. d

4. a

5. d

6.c

7.a

8.d

9.c

10.b