Acak kata pkn kelas 8 semester 1 Jakakesna
1. Acak kata pkn kelas 8 semester 1 Jakakesna
Jawaban nya yaitu :
KEJAKSAAN
Jadikan jawaban tercerdas ya :)2. Acak kata PKN kelas 11 bab persatuan dan kesatuan NKRI a) TRANPIHEME b) SIMAKAPROL
a. pemerintah
b. proklamasi
semoga membantu!
janlup terimakasih:)
3. Pelajaran Pkn ... Acak kata SENDIPER menjadi kata bermakna?
SENDIPER
PRESIDEN
SEMOGA BERMANFAAT
4. rangkuman PKN bab 3 kelas 10
Rangkuman
1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara
atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai
dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diantara
kegiatan-kegiatan politik tersebut.
2. Kekuatan supra-struktur politk yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
d. Presiden/Wakil Presiden
e. Mahkamah Agung
f. Mahkamah Konstitusi
g. Komisi Yudisial
h. Badan Pemeriksa Kekuangan
3. Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam
masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di
Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik
dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses
pemerintahan negara.
4. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
a. Partai Politik,
b. Kelompok Kepentingan (interest group),
c. Kelompok Penekan (pressure group),
d. Media komunikasi politik,
5. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem
ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka
waktu tertentu (Fix Term Office Periode). Presiden dapat diberhentikan dalam
jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6.Menurut World Bank Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin
anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas
usaha.
7. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
8. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
1) Pemerintahan yang demokratis,
2) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,
3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
5) Adanya sistem informayang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
6) Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga
hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.
9. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan
negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat
duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan
sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
10. Karakteristik Partisipasi politik yang baik:
1) selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
2) memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
3) memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
4) memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
5) memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan
bagaimana sebuah institusi bekerja
6) dapat menerima perbedaan pendapat
7) memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi
bangsa
8) memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan
bangsanya
9) memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
10) menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
11) memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
12) patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
13) membangun budaya politik yang demokratis
14) menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
15) mengawasi jalannya pemerintahan agar tertatadengan baik
16) memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air
11. partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma dapat dilakukan diberbagai lingkungan yakni:
1) lingkungan sekolah
2) lingkungan Masyarakat
3) lingkungan Negara
MAPEL:PPKN
MATERI:BAB 3
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945
KELAS:10
5. uji kompetensi bab 7 pkn kelas 10
Pertanyaan yang adik ajukan merupakan pertanyaan yang terdapat pada buku Ppkn Kelas X Uji Kompetensi Bab 7 Halaman 228. Berikut kakak ulas pertanyaan 1-5.
1. Jelaskan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks
NKRI?
Jawab :
Wawasan
Nusantara dinilai sangat penting, sebab Wawasan Nusantara sendiri sebagai
Wawasan Nasional bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan dari kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM). Wawasan Nusantara sendiri juga
dinilai sangat penting sebab wawasan ini merupakan pencerminan dari kepentingan
yang sama, tujuan yang sama untuk terpeliharanya kesatuan dan persatuan wilayah
NKRI. Sehingga Wawasan Nusantara berguna sebagai pola yang mendasar dalam cara
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang
menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Jelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan dari konsepsi Wawasan
Nusantara bagi bangsa Indonesia!
Jawab :
Wawasan
Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa, maksudnya bahwa Visi bangsa
Indonesia selaras dengan konsep wawasan Nusantara dimana Indonesia harus
menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Wawasan Nusantara
berfungsi sebagai landasan visional yang diyakini kebenaranya oleh seluruh
rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional. Wawasan Nusantara bertujuan untuk
mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia
yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, suku bangsa atau daerah
3.
Jelaskan aspek trigatra dalam Wawasan Nusantara!
Jawab :
Aspek
Trigatra dalam Wawasan Nusantara, adalah :
A. Letak dan Bentuk Geografis.
Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT –
141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang ditengah-tengahnya terbentang garis
equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.
B. Keadaan dan Kemampuan Penduduk.
Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan
penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional.
C. Keadaan dan Kekayaan Alam
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang
terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga dapat menimbulkan
ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain.
4. Jelaskan aspek pancagatra dalam Wawasan Nusantara!
Jawab :
Aspek
Pancagatra ada 5, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta
Pertahanan dan Keamanan. Berikut penjelasannya :
A. Ideologi, merupakan konsep yang mendalam
mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam
kehidupan nyata.
B. Politik, merupakan asas, haluan, maupun
kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan guna
kepentingan masyarakat dan bangsa.
C. Ekonomi, merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan
masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa
untuk kesejahteraan rakyat.
D. Sosial Budaya, merupakan kondisi dinamis
budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang
langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup
sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
E. Pertahanan dan Keamanan, merupakan ketangguhan
suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUD-HANKAM
disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk
menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional prinsipprinsip sistem
ketahanan nasional antara lain bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaan.
5. Jelaskan implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang
IPOLEKSOSBUDHANKAM bagi bangsa Indonesia!
Jawab :
A.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
B.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
C.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan
atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.
D.
Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkembangkan
kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang
lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara
Indonesia
Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.
Detail Tambahan
Kelas : X
Pelajaran : Ppkn
Kategori : Bab 7 - Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kata Kunci : Wawasan Nusantara, Jawaban, Pembahasan
Kode : -
6. pkn kelas 10 semester 1
kok gk ada soalny?
la soalnya gmn???
7. PKN KELAS 10 SEMESTER 2
Jawaban:
E. suatu saat negara tidak di perlukan
Penjelasan:
dikarenakan dalam UUD, dan pendidikan tidak mengajarkan membuat komunitas seperti itu
8. Jawaban pkn kelas 8, 4 sampai 10 apa?
enggak ada soal ngimana mau jawab
9. acak kata pkn tolong dijawab mohon jawab secepatnya soal diphoto
7.proklamasi
11.laksamana maeda
3. konteks
4. politik etis
5. sumpah pemuda
6. identitas
10. nasionalisme
13. lapangan ikada
14. sekutu
10. tabel pkn kelas 10
Jawaban:
Gada gambar nya atau semacam soal kah cmn gt doang tolong diperjelas:)
11. PKN kelas 10 SMA.Apa yang di maksud dengan kekuasaan kehakiman itu?
kekuasaan adalah hak seseorang dimna ia berhak memimipin dan memerintahkan bawahannya
12. jawaban buku PKN kelas 10 hal 52
Jawaban:
lo egk usah ngadi ngadi dah. kita aja gatau lo disuruh kerjain apaan. lo kalau udah ngelakuin hasil observasinya tulislah. tu gampang tinggal kasih laporan hasil observasi doang
13. jawaban pkn hal 103 kelas 10 yang d
sebutkan kata kunci materi hari ini:peraturan perundang-undangan
sebutkan perundang-undangan yg telah kalian baca:-undang" dasar negara Republik indonesia tahun 1945(UUD NRI tahun 1945)
bagaimana seharusnya sikap kita terhadap macam perundang-undangan:mentaati dan menjalankan serta menerapkan aturan" yg telah ditetapkan
semoga membantu:)
maaf klo salah
14. pertanyaan tersulit kelas 10 pkn tentang HAM
apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban pelanggaran HAM ditempat atau negara yang tidak membenarkan adanya HAM
(seperti korea utara)
15. Pkn kelas 10 bantuanya kak
A. wilayah daratan
potensi sumber daya alampertanianindustritambangdllB. Wilayah lautan
tambang minyakperikananterumbu karangpantaiwisata bawah laut2. Tantangan dan hambatan
a. wilayah darat
Tantangan : sulit untuk diperoleh
Hambatan : Sumber daya yang terbatas
b. wilayah laut
Tantangan : Mendapatkan sumberdaya nya harus berusaha dengan keras
Hambatan : wilayah yang sulit untuk di eksplor
16. Pkn Kelas 10 Hal 66
Isu: Pendidikan
UUD: Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2
Implementasi: program wajib belajar 12 tahun , pemberian beasiswa dana pendidikan (KIP dan KIPK), dana boss, dan upaya zonasi dan pemerataan pendidikan di IndonesiaIsu: Kesehatan
UUD 1945: Pasal 28 H ayat (1)
Implementasi: dalam hal pemerataan kesehatan di Indonesia saat ini adanya Program BPJS kesehatan yang bersubsidi atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) upaya ini dilakukan agar semua kalangan terutama kelompok masyarakat yang rentan dan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena alasan ekonomi juga dapat berobat ke dokter jika sakit tanpa memikirkan biaya. Isu: Kebebasan Beragama
UUD 1945: Pasal 29 ayat 2
Implementasinya: dengan menyediakan pilihan bagi warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Selain itu, adanya rumah ibadah masing-masing agama. Tidak boleh mengganggu atau menistakan agama apapun. Isu: Ketenagakerjaan
UUD 1945: Pasal 28D ayat (2)
Implementasi: dengan adanya standar upah minimum yang akan diterima oleh tenaga kerja ketika bekerja, pembukaan lapangan pekerjaan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, serta megupayakan hak-hak pekerja agar dipenuhi oleh perushaaan.
Pembahasan:
Undang Undang Dasar Pasal 31:(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, diwujudkan dengan adanya bantuan atau beasiswa pendidkan.
(2) setiap warga negara wajib mengikuti penddikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Diwujudkan dengan memberikan dana boss dan pengembangan faslitas.Undang Undang Dasar Pasal 28 H ayat (1):
" Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" untuk mewujdukan pemenuhan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat adalah dnegan memebrikan BPJS ber-PBI bagi kelompok rentan dan miskin. Undang Undang Dasar Pasal 29 ayat (2):
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.": ditunjukan dengan adanya pilihan agama dan kepercayaan dan seluruh rakyat bebas untuk memeluk agama apapun.Undang Undang Dasar Pasal 28D ayat (2):
" Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." ditunjukan dengan adanya kewajiban membayaran upah pekerja agar tidak terjadi eksploitasi selain itu juga dengan penetapan UMR atau UMK.
Pelajari Lebih Lanjut:
Materi tentang Hak-Hak warga negara https://brainly.co.id/tugas/81379
Materi tentang Pembukaan UUD 1945 https://brainly.co.id/tugas/8266698
Materi tentang arti penting UUD 1945 https://brainly.co.id/tugas/4230814
Detail Jawaban
Kelas: SD-5
Mapel: PPKn
Bab: 2
Kode: 5.9.2
#AyoBelajar #SPJ2
17. PKN 3 SOAL KELAS 10 SMA
Jawaban:
1. agar kedaulatan negara bisa terjaga
2. jika kapal sudah memasuki wilayah teritorial negara memiliki hak sepenuhnya untuk menindak kapal tersebut (mengusir atau menangkap)
3. karena sesuai hukum internasional bahwa segala SDA yang berada di landas kontinen adalah hak negara tersebut
Penjelasan:
SEMOGA MEMBANTU YAAA!
GOOD LUCK!!
18. bantu jawab yh!! PKN Kelas 10
kalau nggak salah jawabannya E
19. uji kompetensi hal 35 kelas 10 pkn
Jawaban:
soalnya mana hyung?
kan kita nggak punya bukunya hehe;)
20. tugas mandiri bab 3 pkn kelas 10
mana soalnya mohon diperjelas
21. soal pkn kelas 7 suruh menemukan kata
Jawaban:
A. Buddha = Vihara dibaca wihara
B. Konghucu = Klenteng
C. Hindu = Pura
D. Kristen = Gereja
E. Katolik = Gereja
F. Islam = masjid
Penjelasan:
jaksa, polisi, hakim
maaf kalau salah
22. jawaban kelas 10 PKN hal 127
Jawaban:
Hal ini merupakan konsep kesatuan politik wawasan Nusantara.
Penjelasan lebih lanjut:
https://brainly.co.id/jawaban-buku/b-mandiri-pendidikan-pancasila-kewarganegaraan-untuk-sma-ma-kelas-x?utm_source=textbooks&utm_medium=app&utm_campaign=sharing
Semoga membantu
23. tugas mandiri 4.1 buku PKn kelas 10
semua buku pasti beda bos meskipun sm"kls 10..
jd di perjelas lg soalnya
24. buat lah 10 soal PKN kelas 10 tentang kewarganegaran?
1. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah daratan, laut, udara dan …..
A. Jajahan
B. Desa
C. Ekstrateritorial
D. Gurun
E. Teritorial
2. Menurut UU No. 12 tahun 2006 , seseorang tidak dapat memperoleh kewarnegaraan Indonesia apabila…..
A. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
B. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah Dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
D. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarnegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
E. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
3. Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan “ usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui”…..
A. Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh
B. Sistem keutuhan wilayah semata
C. Sistem pertahanan wilayah antar pulau
D. Sistem pertahanan rakyat semesta
E. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
4. Kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri adalah…
A. Suprastruktur politik
B. Kelompok penekan
C. Infrastruktur politik
D. Kelompok kepentingan
E. Media massa
5. Kejahatan / pelanggaran berat HAM yang terjadi di bosnia bermotif ……
A. Perang saudara
B. Penguasaan bidang ekonomi pada etnis tertentu
C. Kecurangan pemilu
D. Pembantaian etnis
6. Hak untuk memiliki sesuatu, hak atas pekerjaan dan hak atas penghidupan yang layak merupakan hak asasi manusia di bidang….
A. Ekonomi
B. Politik
C. Budaya
D. Sosial
7. Salah satu jenis hukuman pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP adalah……
A. Pencabutan hak- hak tertentu
B. Perampasan barang
C. Hukuman penjara
D. Pencabutan jabatan
8. Setiap individu ( warga negara) mempunyai hak asasi yaitu salah satunya hak untuk dilindungi dalam keadaan normal atau disebut juga ……
A. Derogable rights
B. By omission
C. Non derogable rights
D. By comision
9. Sesuatu yang di anggap baik , benar dan berguna bagi kehidupan manusia disebut…..
A. Peraturan
B. Hukum
C. Norma
D. Nilai
10. Alat penegak hukum yang bertugas menuntut perkara di pengadilan umum adalah…..
A. Hakim
B. Polisi
C. Jaksa
D. Pembela
25. jawaban pkn tabel 1.4 kelas 10
Jawaban:
manasoalnya
Penjelasan:
manasoalnya
Jawaban:
mana soal nya
bias sa jawab
26. SMA kelas 10 PKN cepat
4.
psal 17
(1) presiden dibantu oleh mentri" negara
(2) mentri" itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
(3) setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
(4) pembentukan; pengubahan; dan pembubaran kementrian negara diatur dalam uu
27. PKN bab 3 kelas 10 membahas tentang apa?
pelajaran pkn lah... tentang pendidikan kewarganegaraan
28. Isiin dong pg nya!!! Tentang pkn kelas 10
Jawaban:
Soalnyaaa gakk keliatann....
29. kelas 10 pkn hal 76 tabel
Soalnya mana!? gak ada di sini kasian dong yang gak punya buku mau njawab gk bisa! kasih gambarnya gitu apa! eh ini gk? Mau nambah poin gk bisa.....
30. jawabkan pkn kelas 10
1.A
2.e
3.a
lainnya cari sendiri
